Presiden Jokowi: Tiada Maaf Bagi PKI
 |
| Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers usai menghadiri Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya (1/9/15) |
Jakarta, Laras Post – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan hingga saat ini dirinya maupun pemerintah tak berniat untuk meminta maaf kepada keluarga eks Partai Komunis Indonesia (PKI), terkait penumpasan G 30 S/PKI.
“Tidak ada pemikiran minta maaf terhadap kejadian tersebut (penumpasan G 30 S/PKI - red),” tegas Jokowi ketika diwawancara para awak media, usai Upacara Hari Kesaktian Pancasila, pada Kamis (1/10/2015) di Lubang Buaya, Jakarta.
Terkait pemberontakan yang dilakukan PKI pada 30 September 1965, Presiden Jokowi berpesan agar tetap harus waspada, sekalipun memiliki keyakinan bahwa peristiwa itu tidak akan terulang kembali. “Kita harus tetap waspada pada peristiwa tersebut, walaupun saya yakin peristiwa yang lalu itu (gerakan G-30 S/PKI - red) tidak akan terulang lagi,” tegasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPR Ahmad Zainuddin menilai rekonsiliasi terhadap peristiwa tahun 1965 tidak harus dengan mendesak agar negara meminta maaf.
Pemerintah dapat memberi perhatian aspek pendidikan, sosial, dan kesejahteraan terhadap pihak yang disebut keluarga eks PKI, sebagaimana dengan warga negara lainnya.
“Peristiwa HAM ini, mereka PKI yang mulai. Seharusnya mereka yang terlebih dahulu minta maaf kepada bangsa ini. Bukan sebaliknya,” ujar Zainuddin, pada Rabu (30/9/2015) di gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Sementara itu, Pemerintah telah menepis wacana akan meminta maaf kepada keluarga eks PKI atas peristiwa tahun 1965. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan bahwa hingga kini belum pernah ada pembahasan soal rencana permintaan maaf itu.
Menatap Kedepan
Secara terpisah Menko bidang Polhukam Luhut B. Pandjaitan mengatakan, bahwa Presiden Jokowi sudah berkali-kali mengingatkan agar bangsa ini menatap ke depan, jangan melihat ke belakang.
Luhut menyampaikan adanya permintaan Presiden Jokowi untuk mengundang 3 (tiga) prajurit yang mengangkat jenazah pahlawan revolusi dari dalam sumur di Lubang Buaya, untuk bertemu presiden di Istana.
Menurut Luhut, permintaan itu merupakan apresiasi presiden karena tinggal 3 (tiga) yang hidup dari semua yang terlibat dalam pengangkatan jenazah pahlawan revolusi. “Saya sebagai tentara merasa tersentuh juga, bahwa presiden mempunyai ide tadi, dan meminta kepada saya untuk mengatur ketiga prajurit marinir dan mungkin nanti beberapa prajurit Kopassus yg terlibat dan masih hidup untu nanti bertemu Presiden,” tutur Luhut. (her, sg, ram)
“Tidak ada pemikiran minta maaf terhadap kejadian tersebut (penumpasan G 30 S/PKI - red),” tegas Jokowi ketika diwawancara para awak media, usai Upacara Hari Kesaktian Pancasila, pada Kamis (1/10/2015) di Lubang Buaya, Jakarta.
Terkait pemberontakan yang dilakukan PKI pada 30 September 1965, Presiden Jokowi berpesan agar tetap harus waspada, sekalipun memiliki keyakinan bahwa peristiwa itu tidak akan terulang kembali. “Kita harus tetap waspada pada peristiwa tersebut, walaupun saya yakin peristiwa yang lalu itu (gerakan G-30 S/PKI - red) tidak akan terulang lagi,” tegasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPR Ahmad Zainuddin menilai rekonsiliasi terhadap peristiwa tahun 1965 tidak harus dengan mendesak agar negara meminta maaf.
Pemerintah dapat memberi perhatian aspek pendidikan, sosial, dan kesejahteraan terhadap pihak yang disebut keluarga eks PKI, sebagaimana dengan warga negara lainnya.
“Peristiwa HAM ini, mereka PKI yang mulai. Seharusnya mereka yang terlebih dahulu minta maaf kepada bangsa ini. Bukan sebaliknya,” ujar Zainuddin, pada Rabu (30/9/2015) di gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Sementara itu, Pemerintah telah menepis wacana akan meminta maaf kepada keluarga eks PKI atas peristiwa tahun 1965. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan bahwa hingga kini belum pernah ada pembahasan soal rencana permintaan maaf itu.
Menatap Kedepan
Secara terpisah Menko bidang Polhukam Luhut B. Pandjaitan mengatakan, bahwa Presiden Jokowi sudah berkali-kali mengingatkan agar bangsa ini menatap ke depan, jangan melihat ke belakang.
Luhut menyampaikan adanya permintaan Presiden Jokowi untuk mengundang 3 (tiga) prajurit yang mengangkat jenazah pahlawan revolusi dari dalam sumur di Lubang Buaya, untuk bertemu presiden di Istana.
Menurut Luhut, permintaan itu merupakan apresiasi presiden karena tinggal 3 (tiga) yang hidup dari semua yang terlibat dalam pengangkatan jenazah pahlawan revolusi. “Saya sebagai tentara merasa tersentuh juga, bahwa presiden mempunyai ide tadi, dan meminta kepada saya untuk mengatur ketiga prajurit marinir dan mungkin nanti beberapa prajurit Kopassus yg terlibat dan masih hidup untu nanti bertemu Presiden,” tutur Luhut. (her, sg, ram)
Tidak ada komentar