Presiden Jokowi Menilai Ijin Investasi Belum Memuaskan

Baca Juga

Menko Perekonomian Darmin Nasution didampingi Kepala BKPM Franky Sibarani menyampaika keterangan pers, di kantor Presiden, Jakarta

Jakarta, Laras Post - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai perijinan atau prosedur memperoleh ijin berinvestasi di Indonesia belum memuaskan. Padahal realisasi investasi pada Semester I Tahun 2015 naik 16,6%, jika dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu dari Rp 222,8 triliun menjadi Rp 259 triliun.

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, dalam bidang kelistrikan, yang sumber datanya dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), presiden mengingatkan, bahwa jumlah perijinan selama ini ada sebanyak 49 jenis dengan waktu lebih dari 2,5 tahun. “Padahal sudah ada usulan untuk penyederhanaan menjadi 25 perijinan dengan lamanya 250 hari,” ujar Darmin Nasution, kepada wartawan seusai rapat terbatas membahas Foreign Direct Investment (FDI) pada Rabu (16/9) sore, di kantor Presiden, Jakarta.

Darmin mengungkapkan, Presiden Jokowi yang sebelumnya menjadi seorang pengusaha membandingkan dengan pengalamannya waktu mau investasi di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA), dimana di sana mengurus ijin bukan berhari-hari tapi satu jam selesai.

Di Dubai, pemohon cukup masuk ke satu ruangan, mereka minta beberapa dokumen yang sudah diketahui sebelumnya bahwa itu harus dibawa copy-nya, diserahkan, pindah ke ruangan lain untuk menandatangani dengan akte notaris permohonan tersebut.

“Memang ini sih revolusi benar , dan itu memerlukan sistem yang sudah elektronik. Jadi secara garis besar barangkali Presiden masih tidak puas dengan perkembangan dari perijinan dan syarat-syaratnya yang berlaku di dalam perekonomian kita,” ujar Damin.

Dalam rapat terbatas itu, lanjut Darmin, presiden juga menyampaikan bahwa di dalam doing business, indikator mengenai bagaimana memulai bisnis di berbagai negara, Indonesia mengalami sedikit perbaikan dalam beberapa tahun terakhir dari tahun sebelumnya, rankingnya 117 menjadi  114 pada tahun 2015, dari 189 negara.

Ia menegaskan, masih banyak yang harus dibenahi. “Konsep pemahaman kita mengenai perijinan kelihatannya juga belum sama betul di banyak instansi. Ijinnya mungkin cuma satu asal mulanya, kemudian syaratnya 7 macam, lama-lama yang 7 macam itu jadi ijin lagi,” tuturnya.

Lebih lanjut Darmin mengatakan, bahwa saat ini, menurut Presiden Jokowi, merupakan momen untuk melakukan perbaikan walaupun ekonomi sedang melambat, karena sebenarnya Indonesia punya kelebihan dibanding dengan beberapa negara lain, berupa pasar besar dan sumber daya alam. “Mestinya kelebihan itu bisa kita manfaatkan untuk mengundang investasi,” ujarnya menirukan ucapan presiden.

Untuk itu dalam rapat terbatas, kata Darmin, diusulkan agar sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) mesti dibuat elektronik, sehingga tidak memerlukan bertemu dengan banyak pihak untuk mengurus perijinan.

Selain itu, diusulkan juga agar tidak  semua (perijinan) harus selesai baru orang bisa mulai investasi. “Ijin sementara paling tidak bisa diberikan setelah dia tahu apa saja syarat yang harus dia penuhi, dia kemudian mendatangani komitmen dengan jaminan misalnya. Kemudian bisa dia mulai, dia diberikan ijin sementara,” terang Darmin.

Untuk mengantisipasi, investor berbuat nakal, misalnya menjual ijin atau tidak melanjutkan kegiatan, maka dapat diberlakukan jaminan yang disimpan di bank. “Kalau kita khawatir dia (investor –red) tidak meneruskannya atau misalnya jualan ijin, minta saja ada jaminan dia berikan di bank sehingga dengan begitu dia akan rugi kalau main-main,” terangnya. (her, sg, ram)