Pemerintah Segera Umumkan Paket Kebijakan Tahap II

Baca Juga

Menko Perekonomian Darmin Nasution berjalan bersama pengurus DPP Apindo

Jakarta, Laras Post – Pemerintah dalam waktu dekat akan mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi Tahap II,  yang merupakan kelanjutan dari  Paket Kebijakan Ekonomi sebelumnya.

“Ini bukan pengulangan, ini kelanjutan. Karena kita melihat memang belum dipahami dengan baik oleh dunia usaha,” kata Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Darmin Nasution kepada wartawan, pada Selasa (29/9/2015) di kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta.

Darmin menyebutkan, beberapa hari lalu setelah diumumkan Paket Kebijakan Ekonomi Tahap I, yaitu 9 September 2015, dirinya didatangi perwakilan dari 4 (empat) bank terbesar di Indonesia.

“Mereka bilang ada peraturan yang dikeluarkan oleh menteri yang akan berlaku 1 Oktober, kalau itu berlaku kita akan susah bisnisnya,” ungkap Darmin menirukan perwakilan bank.

Namun setelah dicek, kata Darmin, ternyata sudah dicabut. Tapi mereka tidak tahu. “Itu salah satu yang akan dijelaskan kembali dalam Paket II,” papar Darmin.

Menurutnya, pemerintah  juga akan menjelaskan persektor supaya bisa lebih rinci. “Kalau berapa puluh peraturan kurang rinci, jadi mungkin hanya 6-7 yang harus dijelaskan sehingga rinciannya menjadi bisa dipahami,” terangnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, setelah meluncurkan Paket Kebijakan Tahap I September 2015 pada 9 September lalu, Pemerintah dalam waktu dekat kembali akan meluncurkan Paket Deregulasi untuk membuat Indonesia semakin kompetitif di dalam investasi global, dan membuka ruang agar lapangan kerja kita semakin kompetitif bagi dunia usaha.

“Bapak Presiden memberikan arahan kepada semua menteri yang hadir untuk mengurangi, memotong sekali lagi dan tentunya membuat efisien bagi siapapun yang ingin berinvestasi di Indonesia,” kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung seusai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/9) sore.

Seskab menjelaskan, Presiden Jokowi mengundang para menteri bidang ekonomi itu untuk membahas berbagai hal yang berkaitan dengan dua hal, yaitu Pertama,  membuat Indonesia menjadi semakin kompetitif di dalam investasi global karena memang masih banyak peraturan perundang-undangan yang menjadi barier, menjadi  hambatan.

“Bapak Presiden memberikan arahan kepada semua menteri yang hadir untuk mengurangi, memotong sekali lagi dan tentunya membuat efisien bagi siapapun yang ingin berinvestasi di Indonesia,” jelas Pramono. (her, sg, ram)